KUTAI TIMUR – Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Bengalon mempertemukan Agus Tiani dan perwakilan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN) soal sengketa lahan pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Lantai II Kantor Camat Bengalon, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
Pertemuan dihadiri Camat Bengalon Muh. Harun Alrasid, S.STP., M.Si.; perwakilan Koramil Bengalon Serma Catur; perwakilan Posal Bengalon Serda Bah Wahyu Syahputra; perwakilan Polsek Bengalon Bripda Kholik; unsur pemerintah desa; pihak perusahaan; serta perwakilan pemilik lahan.
Dalam mediasi tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk memaparkan keterangan dan pandangan mereka mengenai objek lahan yang disengketakan, sehingga jalannya diskusi berfokus pada klarifikasi posisi kedua belah pihak.
PT KIN menyatakan akan menelaah kembali dokumen pembebasan lahan atas nama Badrunsyah, termasuk berkas pendukung terkait pengukuran, penentuan batas, dan proses pembebasan tanah, sebagai langkah untuk menjelaskan riwayat administrasi dan dasar penguasaan lahan.
Untuk melengkapi penelusuran tersebut, direncanakan pertemuan lanjutan yang menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan riwayat lahan, seperti ahli waris Badrunsyah, mantan Kepala Desa Sepaso Selatan M. Ali Asikin, mantan Pj. Kepala Desa Ismail, serta pihak lain yang diperlukan, dan Pemerintah Desa Sepaso Selatan diminta membantu menelusuri dokumen administrasi serta batas-batas bidang tanah.
Agus Tiani mengharapkan perusahaan memberi perhatian terhadap persoalan yang diajukannya serta mempertimbangkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memperhatikan dokumen penguasaan lahan yang dimilikinya, sedangkan penawaran tali asih berupa bibit kelapa sawit yang sempat diajukan perusahaan belum disepakati oleh kedua belah pihak.
Pertemuan juga menyinggung tanah milik warga lain yakni Suriansyah dan Wawan, namun pembahasan lebih lanjut untuk kedua kasus itu belum dapat dilanjutkan karena dokumen alas hak belum lengkap sebagai dasar penguasaan lahan.
Pemerintah Kecamatan Bengalon menyatakan tetap membuka ruang fasilitasi dan koordinasi apabila diperlukan pertemuan lanjutan, serta meminta semua pihak mengutamakan musyawarah dan komunikasi agar penyelesaian dapat dicapai secara kekeluargaan tanpa merugikan pihak mana pun.
Kehadiran unsur TNI-Polri dalam mediasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap koordinasi lintas sektor sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.(0909).






