Banjarmasin – Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi tuan rumah Seminar Komunikasi dan Kehumasan bertajuk “Banjarmasin untuk Indonesia: Kolaborasi Strategis Humas di Era Digital dan Keberlanjutan”. Kegiatan ini digelar di Gedung Handil Bakti, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska) Banjarmasin.
Seminar tersebut menjadi ruang diskusi bagi kalangan akademisi, praktisi, dan organisasi profesi untuk membahas tantangan komunikasi publik di era digital yang kian kompleks. Kegiatan ini juga dinilai penting dalam memperkuat kapasitas praktisi humas, khususnya di wilayah Kalimantan.
Sejumlah narasumber hadir dalam forum ini. Di antaranya Kepala Protokoler Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Novaria Maulina, yang membahas penguatan kompetensi humas. Selain itu, Wakil Ketua Umum BPP PERHUMAS, Dr. Dian Agustine Nuriman, memaparkan gerakan komunikasi positif melalui kampanye #IndonesiaBicaraBaik.
Ketua Umum PERHUMAS, Boy Kelana Soebroto, turut memberikan arahan mengenai pentingnya peran humas dalam membangun komunikasi publik yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan.
Selain seminar, kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) PERHUMAS Banjarmasin periode 2026–2029. Berdasarkan Surat Keputusan BPP PERHUMAS, Bangkit Pratama ditetapkan sebagai Ketua BPC PERHUMAS Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Bangkit mengatakan pembentukan PERHUMAS Banjarmasin merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran komunikasi di daerah. Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi, humas tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
“Kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membangun kepercayaan. Tidak hanya mengelola informasi, tetapi menjaga reputasi,” kata Bangkit.
Kehadiran BPC PERHUMAS Banjarmasin menjadi tonggak penting karena merupakan cabang pertama di wilayah Kalimantan. Melalui kegiatan ini, PERHUMAS diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem komunikasi yang profesional, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Selain itu, forum ini juga menjadi awal penguatan sinergi lintas sektor untuk menghadirkan praktik komunikasi publik yang lebih kredibel dan berdampak bagi masyarakat.
