Merauke, 25 Juni 2025. Bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Jln. Trikora Kota Merauke, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Johny Nofriady, S.E., M.Han menghadiri rapat penting dalam rangka membahas dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap ketahanan pangan dan energi di Kabupaten Merauke.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., didampingi Komisioner Komnas HAM RI Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze, S.H., L.LM, dan LO Polda Papua Selatan Kombes Pol I Ketut Suanarya, SH., SIK.
Dalam sambutannya Dr. Prabianto menegaskan, kunjungan Komnas HAM RI ke Merauke bertujuan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dampak PSN, khususnya dalam sektor ketahanan pangan melalui pencetakan sawah baru dan ketahanan energi melalui pengembangan perkebunan tebu.
”Sebagian besar lokasi PSN berada di kawasan hutan negara. Namun kita tak bisa mengabaikan bahwa kawasan tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat Papua dan bagian dari hak ulayat suku dan marga”. tegas Dr. Prabianto.
Ia juga menyoroti praktik beberapa investor yang belum menyelesaikan hak-hak masyarakat adat, meskipun telah mendapatkan izin usaha, dan menekankan pentingnya pengumpulan data yang seimbang dari masyarakat maupun pemerintah.
Sementara itu, Dr. Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa Kemenpan RB telah memberikan kuota 1.000 formasi CPNS untuk Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 80% diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP), sedangkan sisanya 20% untuk formasi umum yang juga tetap terbuka bagi OAP. “Peluang bagi anak-anak OAP sangat besar. Namun kami menyadari belum seluruhnya bisa terakomodasi”. jelasnya.
Menanggapi dinamika di lapangan, Bupati Merauke Yosep Baldib Gebze mengakui adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap PSN. Ia menekankan bahwa penolakan tersebut umumnya dipicu oleh kurangnya sosialisasi serta komunikasi yang belum menyentuh akar persoalan. ”Perlu evaluasi menyeluruh dan pendekatan berbasis kearifan lokal agar pembangunan bisa diterima dan memberikan manfaat nyata”. ujarnya.
Dalam forum yang sama, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Johny Nofriady, S.E., M.Han menyampaikan pentingnya membentuk Tim Terpadu untuk memantau pelaksanaan dan pengawasan proyek PSN, sekaligus melakukan sosialisasi menyeluruh serta pendekatan yang intensif kepada masyarakat.
”TNI bersifat mendampingi, namun kami menilai perlunya kerja sama lintas sektor dalam pengawasan dan sosialisasi. Kunci keberhasilan PSN adalah komunikasi yang intens dan transparan”. tegasnya.
Nampak hadir pada kegiatan rapat tersebut Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si., Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan Paskalis Netep, SH., Wakapolres Merauke Kompol Dian Novita Pietersz, SIK., Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Merauke Yosefa Loise Rumaseuw, Kadis PU dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya, S.Pd., ST., MT., Kadis Pertanahan Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Petrus Assem, S.Sos, MM. serta Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Merauke Marwiah Ali Mahmud.
