BANJARBARU – Kodim 1006/Banjar menghadiri kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Maya by Artotel, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi DPN, Marsma TNI Agus Wahyudi, S.E., M.M., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, serta berbagai sektor strategis, termasuk energi, pertambangan, hilirisasi agroindustri, kelapa sawit, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kegiatan tersebut, Kodim 1006/Banjar diwakili Kapten Inf Boni Chandra, bersama Pasi Intel Kodim 1006/Banjar Kapten Inf Arif Triyantoko serta para Danramil jajaran. Kehadiran Kodim 1006/Banjar merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Dalam sambutannya, Marsma TNI Agus Wahyudi menyampaikan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, kementerian/lembaga, serta seluruh komponen bangsa. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan pertahanan nasional sekaligus mendorong integrasi kebijakan tersebut ke dalam program pembangunan daerah.
Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syarifuddin, M.Pd., menegaskan pentingnya peran DPN dalam merumuskan kebijakan strategis pertahanan yang terpadu dan lintas sektoral. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Materi sosialisasi membahas tugas dan fungsi DPN dalam memberikan pertimbangan, masukan, serta rekomendasi strategis kepada Presiden di bidang pertahanan negara. Selain itu, dipaparkan pula Jakumhanneg Tahun 2025–2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kesiapsiagaan nasional, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kolonel Laut (H) Dr. Rudy Hartono, S.H., M.H., diskusi dan tanya jawab, serta penutupan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pertahanan negara yang tangguh, adaptif, dan bersifat semesta, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.(1006).
