TAPIN – Pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Perencanaan Bungur digelar bersama TNI dan Pemerintah Kabupaten Tapin pada Rabu (7/10) sebagai upaya mengatur pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan irigasi.
Kegiatan tersebut adalah Focus Group Discussion (FGD) I RDTR WP Bungur yang juga berfungsi sebagai Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR WP Bungur.
Forum dilaksanakan secara daring lewat Zoom Meeting dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Jalan Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara.
Wakil Bupati Tapin H. Juanda menyoroti posisi strategis Bungur sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan serta wilayah prioritas pengembangan irigasi di Kabupaten Tapin.
“Potensi ini harus kita kelola dengan penataan ruang yang terencana, terarah dan berkelanjutan,”
Menurut Juanda, RDTR memberi pedoman untuk mengatur pemanfaatan ruang, perizinan, investasi serta perlindungan kawasan pertanian dan lingkungan.
Pada pembahasan awal, Pemkab Tapin menekankan kejelasan batas wilayah perencanaan, pengumpulan data dan permasalahan lapangan, serta penyusunan arah pembangunan yang sesuai kondisi masyarakat Bungur.
Juanda meminta agar penyusunan RDTR melibatkan masyarakat secara langsung, bukan hanya mengandalkan data di meja.
“Jangan susun RDTR di atas meja saja. Turun, dengarkan dan validasi. RDTR yang baik adalah RDTR yang dipahami dan disepakati oleh warga Bungur sendiri,”
Ia juga meminta dukungan data dan informasi dari seluruh perangkat daerah terkait agar proses penyusunan RDTR berjalan sesuai target.
Pada kegiatan itu, Komandan Kodim 1010/Tapin diwakili Danramil 1010-01/Bungur Kapten Inf Firman. Kehadiran unsur TNI merupakan bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan penataan wilayah di Kabupaten Tapin.
TNI Dukung Penataan Wilayah
Mewakili Dandim 1010/Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra, Kapten Inf Firman menyatakan dukungan Kodim 1010/Tapin terhadap langkah Pemkab Tapin dalam menyusun penataan ruang yang sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Bungur. Penataan ruang harus melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk potensi pertanian, lingkungan, infrastruktur dan kebutuhan masyarakat,”
Firman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat agar rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi lintas sektor terus diperkuat. Dengan begitu, berbagai potensi maupun permasalahan di lapangan bisa diketahui sejak awal dan menjadi bahan dalam menentukan arah pembangunan,”
Ia menambahkan Kodim 1010/Tapin siap mendukung program pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Hadir dalam acara Sekda Tapin Unda Absori, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Zainal Ilmi, S.ST., M.IP., Kepala PLN Tapin Ferry Yurdian, Kepala PDAM Tapin H. Alimin Fauzi, S.Sos., perwakilan Telkomsel, para kepala SKPD, camat serta kepala desa se-Kabupaten Tapin.
Pembahasan RDTR diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan penataan Kecamatan Bungur yang lebih terarah dengan memperhatikan pembangunan, pertanian, lingkungan dan kepentingan masyarakat.(1010)
